PEKANBARU (Riaulantang) – Ratusan masyarakat desa Koto Aman kecamatan Tapung Hilir kabupaten kampar kembali menggelar aksi unjuk rasa, kali ini ke DPRD Provinsi Riau. Mereka tetap menyuarakan aspirasi seperti sebelumnya, menuntut supaya dilakukan penyelesaian atas dugaan penyerobotan lahan oleh PT.Sekar Bumi Alam Lestari (SBAL) seluas 1.500 hektar.

Kedatangan massa yang menuntut lahan tersebut sempat membuat Gubernur Syamsuar bersama Wagubri Edy Natar Nasution, Kapolda Irjen Polisi Widodo EP, Danrem 031 Brigjen TNI Muhammad Fadjar serta Danlud Marsekal Muda Roni Irianto Moningka tertahan di kantor DPRD Riau karena massa memblokir pintu keluar di kantor wakil rakyat tersebut. Gubri bersama rombongan Forkompinda tersebut usai menghadiri rapat paripurna di DPRD Riau, dimana akhirnya pendemo berhasil dipindahkan kepolisian dari Polresta Pekanbaru.

Rombongan pengunjuk rasa tetap menyuarakan tuntutan mereka, supaya persoalan sengketa lahan di kampung mereka dapat diselesaikan secepatnya, termasuk janji presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu yang akan menyelesaikan masalah masyarakat Koto Aman dengan PT SBAL tersebut. Saat massa pendemo mekukan aksi, didalam kantor DPRD Riau berlangsung rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Septina Primawati.

Koordinator aksi Daspon, mengemukakan bahwa mereka akan tetap menuntut perhatian dan penyelesaian dari pemerintah terkait sengketa lahan yang sudah berlangsung sejak tahun 1991 lalu. Pihak perusahaan disebutkan menyerobot lahan mereka dan menanami kelapa sawit diatas lahan seluas1.500 hektar yang disengketakan tersebut.

“Kami warga desa Koto Aman tetap menuntut pengembalian lahan tersebut,karena PT.SBAL menyerobot lahan kami sejak tahun 1991. Harapan kami lahan itu dikembalikan kepada kami dan pemerintah, baik gubernur maupun DPRD Riau harus turun tangan,”tegas Dapson.

Sementara itu masyarakat Koto Aman sudah enam hari berada di Pekanbaru dan mereka tidur dibawah jembatan fly over jalan Sudirman mengharapkan keadilan atas penyerobotan lahan yang terjadi. Bahkan mereka menuding gubernur Syamsuar dan petinggi di Riau enggan menemui mereka dan saat pertemuan beberapa hari lalu, Gubri hanya memberikan janji normatif.

“Sudah enam hari kami tidur di kolong jembatan ini, tak ada respon dari petinggi negeri ini. Apa yang menjadi hak kami, tetap akan kami tuntut sampai tuntas dan ada solusi,’sambung Dapson.

Akibat aksi tersebut, ruas jalan dari kantor DPRD Riau menuju Purn MTQ macet beberapa saat karena massa melakukan aksi jalan kaki dari kantor gubernur. Sementara itu didalam kantor DPRD Riau berlangsung rapat paripurna pengantar masa jabatan Gubri periode 2019-2024, yang dihadiri langsung Syamsuar.

Sampai berita ini diturunkan aksi demonstrasi masih berlangsung dihalaman depan kantor DPRD Riau.(afa)