JAKARTA (Riaulantang)- – Abrasi di pesisir Kabupaten Bengkalis Riau khususnya di Bengkalis, Bantan dan Rupat masih terus terjadi. Ini menjadi perhatian serius pihak DPRD Kabupaten Bengkalis karena persoalan abrasi sudah terjadi sangat lama dan mengkhawatirkan penduduk yang tinggal di pesisir pantai.

Wakil Ketua DPRD H. Indra gunawan Eet menyebut beberapa titik lokasi abrasi sangat memperihatinkan. Ini perlu penanganan serius oleh pemerintah provinsi, pusat maupun pemkab sendiri.

Eet yang dikenal ramah dan sering berdikusi dengan masyarakat pesisir pantai, menyebut banyaknya keluhan terkait masalah abrasi membuat perekonomian masayarakat menjadi terhambat. Mangrove yang tidak bisa bertahan lama, hanyutnya perkebunan warga di pesisir pantai, dan juga termasuk permasalahan lainnya.

Karena itu Wakil Ketua DPRD Bengkalis H. Indra gunawan EET bersama rombongan DPRD bergerak cepat dan berkoordinasi dengan BNPP (Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan) di Jakarta yang di sambut langsung Sekretaris BNPP Dr. Suhajar Diantoro. M.Si. Pertemuan di pimpin langsung oleh H. Indra Gunawan Eet sekaligus memperkenalkan rombongannya satu persatu, Syahrial, ST, Hendri, Rianto, dan H.Tamrin Mali.

Sebelum pokok persoalan dengan suasana akrab Suhajar menceritakan pengalaman karirnya. Beliau pernah menjadi Sekda Kepri dan Rektor IPDN dan sekarang masih menjabat sebagai Staf Ahli Kemendagri di Bidang pemerintahan.

Wakil Ketua DPRD Bengkalis H. Indra Gunawan Eet dengan keseriusannya menyampaikan persoalan abrasi dan pengelolaan perbatasan ini harus mendapat perhatian bersama. Eet mengharapkan masukan terkait percepatan kualitas Infrastruktur Jalan dan penangan abrasi pantai di wilayah Perbatasan Bengkalis yang bertitik di Pulau Rupat, Bantan dan Bengkalis harus cepat teratasi.

Dana yang dikucurkan untuk pembangunan pengaman pantai ini tidaklah sedikit bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis. Harus ada sharing dana dari Pemerintah Provinsi dan Pusat agar permasalahan abrasi dan perbatasan ini tidak berlarut-larut.

“Ada 6 usulan prioritas yang dibawa dalam rangka penanggulangan abrasi di pulau-pulau terdepan di Kabupaten Bengkalis dengan total anggaran sebesar Rp 1.143 Triliun. Kami harap BNPP mau bekerja sama dalam memprioritaskan usulan ini”, Jelas Eet.

Syahrial, ST yang merupakan anggota dewan Dapil Rupat mengharapkan perhatian dari pemerintahan pusat agar dapat memberi jalan keluar yang terbaik dan tanggapan cepat untuk Kab. Bengkalis ini.

“Status kawasan strategis nasional yang disematkan pada Bengkalis jangan cuma sebagai sebutan saja tapi tidak diikuti dengan keseriusan pemerintah pusat dalam menata Bengkalis, baik dari segi kucuran dana APBN maupun perhatian lainnya”,Ujar Syahrial.

Deputi I BNPP Bidang Pengelolaan Perbatasan Wilayah Negara, Robert Simbolon menyetujui pernyataan yang disampaikan oleh Pimpinan DPRD H. Indra Gunawan Eet dan Syahrial, ST tersebut. Beliau mengatakan BNPP pada tahun 2015 telah menyambangi wilayah perbatasan di Kab.Bengkalis untuk melakukan observasi

“Memang benar abrasi yang terjadi di pantai di pulau Rupat dan Bengkalis dari tahun ke tahun semakin besar, sudah selayaknya menjadi prioritas dan perhatian khusus”,Ungkapnya.

Namun Robert menyebutkan situasi politik yang tidak begitu hangat dengan negara tetangga menjadikan perencanaan terkait perbatasan ini diam di tempat.

Akhirnya etelah diskusi lebih lanjut, pihak BNPP kemudian dengan tegas menyatakan bahwa segala perhatian untuk pulau Bengkalis dan Rupat akan dimasukan dalam rencana kerja prioritas BNPP untuk tahun 2020-2024 dalam musyawarah nasional mendatang. Dengan itu, semoga permasalahan abrasi ini bisa teratasi lebih baik lagi.

Pertemuan kemudian ditutup dengan saling memberi cendra mata antara DPRD Kabupaten Bengkalis dan BNPP.Hadir dalam pertemuan tersebut Radius Akima, selaku Sekretaris DPRD Kab. Bengkalis serta pendamping dari Humas DPRD Kab. Bengkalis.(skw)