PEKANBARU (Riau Lantang) – Dalam kurun waktu lima tahun terakhir,reformasi birokrasi di jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau tidak berjalan, bahkan mengalami kemunduran yang diakibatkan pergantian Gubernur sampai tiga kali.

Hal itu diutarakan Anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRDRiau Bagus Santoso saat menyampaikan pandangan umum fraksinya dalam rapat paripurna pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Riau atas penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) tahun 2018 dan LKPj Akhir Masa Jabatan Gubri 2014-2019, Senin (18/02/2019) digedung DPRD Riau.

Menurut fraksi berlambang matahari terbit itu, dalam lima tahun terakhir ada tiga gubernur yang menahkodai Riau mulai dari Anas Makmun, Arsyadjuliandi Rahman dan Wan Thamrin Hasyim. Pada periode tersebut terjadi bongkar pasang pejabat atau mutasi yang terlalu sering sesuai selera kepala daerah.

“Akibat dari bongkar pasang pejabat adalah terganggunya roda pemerintahan serta efektifitas kinerja dilingkungan Aparatur SipilNegara (ASN) Pemprov Riau. Kemudian mutasi yang sering dilakukan khususnya pada era Gubri Anas Makmun dan Arsydjuliandi Rahman berpengaruh pada pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Riau,”kata Bagus Santoso.

Mantan wartawan ini juga memberi alasan tidak maksimalnya pelaksanaan RPJMD adalah rendahnya pertumbuhan ekonomi Riau tahun 2018 yang hanya pada kisaran 2,34 persen tahunn 2018 dibanding tahun sebelumnya.Kemudian serapan APBD pada masa transisi Anas Makmun kepada AndiRahman tahun 2015 hanya 63 persen, lantas dari Andi Rahman kepada Wan Thamrin Hasyim serapan APBD juga rendah pada kisaran 82 persen.

Dipaparkan Bagus, pada era Gubri Anas Makmun dilakukan dua kalimutasi, sedangkan pada masa Andi Rahman hampir tiap tahun bahkan enam bulan sekali terjadi mutasi dilingkup pejabat eselon II, III dan IV di Riau. Kondisi tersebut dinilai Fraksi PAN berpengaruh pada pencapaianvvisi dan misi kepala daerah maupun RPJMD yang sudah dituangkan dalam produk hukum berupa Peraturan Daerah (Perda).

“Kami menilai reformasi birokrasi di Pemprov Riau ini tidak berjalan baik selama lima tahun terakhir akibat pergantian Gubenur sampai tigakali. Banyak indikator yang membuat kami dari Fraksi PAN dengan tegas menyebut reformasi birokrasi berjalan mundur atau gagal di Pemprov Riau,”tambah Bagus.(afa)