pipa transmisi

PEKANBARU (Riau Lantang) – Kasus korupsi proyek pipanisasi kabupaten Indragiri Hilir tahun 2013 dengan anggaran Rp 3,4 miliar, ditemukan dalam surat dakwaan jaksa bahwa Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) proyek tersebut Muhammad yang juga kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Riau ikut menandatangani Berita Acara Pembayaran.

Informasi yang didapat, dalam dakwaan jaksa disebutkan Berita Acara Pembayaran Kemajuan Pekerjaan dengan nomor 07/BA-PPKP/ESK-PIPA-TBH/XII/2013 tertanggal 13 Desember 2013, terbukti belum menyelesaikan pekerjaannya dan pipa yang dipasang tidak sesuai standar SNI.

Apabila Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) tidak sesuai dengan kondisi pekerjaan, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum sesuai pasal 89 Peraturan Presiden (Perpres) 54 tahun 2010 adan pasal 18 ayat (3) Undang-Undangnomor 01 tahun 20014.

Disebutkan dalam dakwaan bahwa setelah proses pembayaran termin terhadap terdakwa Sabar Stefanus Simalongo direktur PT Panatori Raja selaku rekanan pengadaan pemasangan transmisi PE 100 DN 500 mm Tahun Anggaran 2013 telah menerima pembayaran Rp 2,7 miliar, sesuai dengan SP2D nomor 15717/SP2D/LS/IV/2013 tertanggal 23 Desember 2013.
Sesuai dengan BAPP tertanggal 13 Desember 2013, kontraktor pelaksana telah menerima pembayaran 100 persen yang dibayarkan melalui Biro Keuangan Sekretaris Daerah/Kas Daerah Pemprov Riau, yang ditandatangani pihak pertama Muhammad selaku KPA dan pihak kedua SabarStefanus Simalongo selaku pihak kedua. Namun fakta di lapangan menunjukan bahwa pipa yang dipasang tidak sesuai standar SNI.
Sedangkan dalam Berita Acara Serah Terima (pertama)pekerjaan (PHO) nomor 01/BA.ST-1/FSK.PIPA.TBH/XII/2013 tertanggal 13 Desember 2013 bahwa pekerjaan telah selesai dikerjakan sebagaimana mestinya.

Dalam proyek tersebut banyak kejanggalan diantaranya penandatangan oleh pihak kedua yang seharusnya dilakukan oleh kontraktor Sabar Stefanus Simalongo namun diteken oleh konsultan pengawas Syafrizal Thaher direktur CV Safta Ekatama Konsultan.

Sebelumnya pengamat pembangunan Riau dari Indonesia Monitoring Development (IMD) Raden Adnan menyebutkan bahwa dirinya termasuk pihak yang melaporkan adanya kecurangan atau dugaan tindak korupsi dalam proyek pipanisasi transmisi di Inhil tersebut. Ia mempertanyakan kenapa KPA (Muhammad,red) yang sekarang menjabat Wakil Bupati Bengkalis tidak ditersangkakan bersama dengan SF Haryanto yang merupakan Pengguna Anggaran (PA) sekaligus kepala dinas PU Riau saat itu.

“Saya di IMD sejak awal sudah melakukan investigasi atas kasus itu dan melaporkannya ke penegak hukum, namun hingga saat ini kasus tersebut terkesan jalan ditempat karena hanya ada dua tersangka yang sudah diekspose ke publik dan satu tersangka misterius. Kita mendesak supaya mantan Kadis PUPR SF Hariyanto dan Muhammad sebagai kepala bidang Cipta Karya PUPR juga dijadikan tersangka baru,”pinta Raja Adnan, menyikapi kasus tersebut.

Adnan bahkan berharap supaya kasus pipanisasi transmisi Inhil itu jangan sampai mangkrak di tangan penegak hukum, karena potensi kerugian negara sudah ditemukan. Harusnya ada tersangka baru yang ditetapkan karena masyarakat mengharapkan kasus ini terbuka terang ke ranah publik tanpa ada yang ditutupi sama sekali.

“Secepatnya penegak hukum membuka sampai tuntas kasus pipanisasi tersebut dengan menetapkan tersangka baru. Seperti yamg disampaikan Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau akhir tahun 2018 lalu mengungkap dua nama baru yang jadi tersangka dalam kasus ini, yakni inisial HA dan ST,”ujar Adnan lagi yang juga praktisi hukum itu.(afa)