Pekanbaru (Riau Lantang) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai tingkat kepatuhan para penyelenggara negara dalam melaporkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) di Provinsi Riau masih sangat rendah.

Menyikapi hal itu, Gubernur Riau, Syamsuar mengatakan akan segera mengeluarkan surat edaran supaya pejabat di lingkup kerjanya segera melaporkan harta kekayaannya. LHKPN sangat penting karena merupakan pertanggungjawaban pejabat terhadap kekayaan yang dimilikinya.

“Sesuai dengan petunjuk KPK, kita akan buat surat edaran supaya nanti semua pejabat di Pemprov Riau wajib mengisi LHKPN,” kata Syamsuar diBalai Serindit Aula Gubernuran Riau, Selasa (26/2/2019) sore.

Mantan bupati Siak itu mmengatakan, LHKPN merupakan salah satu instrumen penting untuk mewujudkan transparansi pejabat publik. Dan untuk meningkatkan kepatuhan LHKPN, maka pejabat harus segera melaporkan harta dan aset miliknya ke KPK. Bahkan bagi yang tidak mengindahkannya Gubri akan memberikan sanksi tegas kepada pejabat tersebut.

“Sanksinya akan dikaitkan dengan peraturan yang ada. Apakah bisadengan pemotongan gaji atau penundaan pembayaran tunjangan mereka,”terangnya.

Koordinator Wilayah Korsupgah KPK, Adlinsyah M Nasution mengatakan,bahwa KPK menyoroti rendahnya kesadaran para penyelenggara negara diProvinsi Riau dalam melaporkan harta kekayaannya.

“Ini bisa dilihat dari jumlah angka yang sudah melaporkan harta kekayaannya untuk periode pelaporan 2018. Sebanyak 21,88 persen ditingkat eksekutif 9,33 persen di tingkat legislatif dan 11,23 persen di lingkungan BUMD,” papar Adlinsyah.

KPK tambah Adlinsyah mengimbau para pimpinan daerah dan penyelenggara negara di Provinsi Riau, untuk bersama-sama berupaya meningkatkan komitmen antikorupsi sehingga tata kelola pemerintahan bisa berjalan dengan bersih, transparan dan akuntabel.

Selain mengimbau, sebut dia,KPK juga menyampaikan sejumlah rekomendasi. Selanjutnya, KPK akan terus mendorong pemerintah daerah di Provinsi Riau untuk menjalankanrekomendasi tersebut dan memantau keberlangsungan rencana aksi.

“KPK juga berharap masyarakat Riau bisa ikut melakukan pengawasan dengan efektif, dan tidak permisif pada tindak pidana korupsi sekecil apapun,” imbaunya.(afa)