PEKANBARU (Riau Lantang) – Wakil Bupati Bengkalis Muhammad sudah dua kali mangkir dari sidang pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor) di Pengadilan negeri (PN) Pekanbaru sebagai saksi terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek pipa transmisi Indragiri Hilir tahun 2013. Pada saat proyek tersebut dilaksanakan, Muhammad menjabat Kepala Bidang Cipta karya Dinas Pekerjaan Umum (PU) Riau.

Dalam proyek tersebut, kapasitas Muhammad adalah sebagai saksi untuk tiga terdakwa yaitu Edi Mufi (PP), Sabar Stafenus Simalongo dan Syahrizal Thaher. Muhammad sendiri dapat dipanggil paksa untuk dihadirkan di persidangan tipikor, apalagi masih mangkir dari pengadilan untuk memberikan kesaksian, tergantung dari majelis hakim.

Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus,red) Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir Ahmad Dice membenarkan bahwa Muhammad sudah dua kali mangkir di persidangan sebagai saksi untuk ketiga terdakwa dalambkasus yang merugikan keuangan negara Rp 2,6 miliar tersebut.

Pihaknya akan kembali melakukan pemanggilan terhadap Muhammad untuk hadir dipersidangan, sesuai permintaan kuasa hukum terdakwa.

“Soal pemanggilan paksa itu kewenangan majelis hakim.Jaksa akan melakukan pemanggilan paksa terhadap Muhammad jika sudah ada perintah dari majelis hakim,”pungkas Dice.

Ketiga terdakwa dalam dakwaan jaksa disebutkan dalam Berita Acara Pembayaran Kemajuan Pekerjaan dengan nomor07/BA-PPKP/ESK-PIPA-TBH/XII/2013 tertanggal 13 Desember 2013, terbukti belum menyelesaikan pekerjaannya dan pipa yang dipasang tidak sesuai standar SNI. Apabila Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) tidak sesuai dengan kondisi pekerjaan, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum sesuai pasal 89 Peraturan Presiden (Perpres) 54 tahun 2010 adan pasal 18 ayat (3) Undang-Undang nomor 01 tahun 20014.

Disebutkan dalam dakwaan bahwa setelah proses pembayaran termin terhadap terdakwa Sabar Stefanus Simalongo direktur PT.Panatori Rajaselaku rekanan pengadaan pemasangan transmisi PE 100 DN 500 mm Tahun Anggaran 2013 telah menerima pembayaran Rp 2,7 miliar, sesuai dengan SP2D nomor 15717/SP2D/LS/IV/2013 tertanggal 23 Desember 2013.

Sesuai dengan BAPP tertanggal 13 Desember 2013, kontraktor pelaksana telah menerima pembayaran 100 persen yang dibayarkan melalui Biro Keuangan Sekretaris Daerah/Kas Daerah Pemprov Riau, yang ditandatangani pihak pertama Muhammad selaku KPA dan pihak kedua SabarStefanus Simalongo selaku pihak kedua. Namun fakta di lapangan menunjukan bahwa pipa yang dipasang tidak sesuai standar SNI.

Sedangkan dalam Berita Acara Serah Terima (pertama) pekerjaan (PHO)nomor 01/BA.ST-1/FSK.PIPA.TBH/XII/2013 tertanggal 13 Desember 2013 bahwa pekerjaan telah selesai dikerjakan sebagaimana mestinya. Dalam proyek tersebut banyak kejanggalan diantaranya penandatangan oleh pihak kedua yang seharusnya dilakukan oleh kontraktor Sabar Stefanus Simalongo namun diteken oleh konsultan pengawas Syafrizal Thaher direktur CV.Safta Ekatama Konsultan.

Adapun pekerjaan pada proyek pipanisasi tersebut adalah pengadaan dan pemasangan pipa PE 100 DN 500 dengan anggaran Rp 3,8 miliar bersumber dari APBD Riau tahun 2013.Pengguna Anggaran proyek tersebut SF Hariyanto (Kepala Dinas,red) sedangkan Muhammad merupakan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang juga Kepala Bidang Cipta KaryaDinas PU Riau.

Perusahaan Sabar Stefanus Simalongo PT.Panatori Raja merupakan rekanan pelaksana pemasangan pipanisasi yang diduga kuat menyalahi bestek dan pipa yang dipasang bukan berstandar SNI.

Diduga kerugian negara dalam proyek tersebut mencapai Rp 2,6 miliar dan hingga saat ini tidak dapat difungsikan secara maksimal.

Dinas PU Riau diduga merekayasa serah terima pertamapekerjaan (Provesional Hand Over/PHO) dimana banyak item pekerjaanyang tidak sesuai dan kerugian negara Rp 2,6 miliar berdasarkan hasilaudit investtigatif Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP)Provinsi Riau.

Para terdakwa dijerat dengan pasal 2 ayat (1) junto pasal18 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah denganUndang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana pemberantasan korupsi. Sidang lnjutan untuk ketiga terdakwa akan digelar Selasa (26/03/2019) degan menghadirkan Muhammad sebagai saksi untuk ketiga tersangka.(afa)