PEKANBARU (Riaulantang) – Untuk mewujudkan pendidikan gratis serta meningkatkan kualitas dunia pendidikan di Riau setidaknya dibutuhkan tambahan anggaran mencapai Rp 1 trilyun lagi setiap tahunnya. Meskipun pada tahun 2019 ini anggaran untuk dunia pendidikan di Bumi Lancang Kuning menembus angka 26 persen dari total APBD Riau, tapi dunia pendidikan Riau masih kekurangan anggaran, khususnya untuk tingkat SLTA.

Kepala Dinas Pendidikan Riau Rudiyanto mengungkapkan hal tersebut terkait soal pungutan yang dilakukan sejumlah sekolah terhadap orang tua murid untuk menutupi beban operasional sekolah serta pembayaran gaji guru honorer komite.

Dikatakan, Biaya Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) ditambah Biaya Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) masih belum mencukupi, karena Bosda tahun ini hanya Rp 450 ribu per-siswa setiap tahun dan Bosnas Rp 1,4 juta per-siswa pertahun.

“Setidaknya dibutuhkan anggaran tambahan sekitar Rp 1 trilyun lagi untuk mewujudkan sekolah gratis bebas pungutan di Riaudan meningkatkan kompetensi guru maupun sarana pendukung aktifitas belajar mengajar di sekolah,”papar Rudiyanto, dihadapan anggota KomisiV DPRD Riau yang membidangi masalah pendidikan, Kamis (14/03/2019).

Ia menyebutkan sekitar Rp 2 trilyun lebih anggaran pendidikan tahun 2019 ini, sebesar Rp 1,2 trilyun untuk membayar gaji guru ASN maupun honorer daerah (Honda) SMA dan SMK se-Riau. Sisanya untuk anggaran Bosda, beasiswa, pembiayaan sekolah unggulan, Ujian Nasional (UN), O2SN, uji kompetensi guru serta pembangunan dan peningkatan infrastruktur.

Dilanjutkan Rudi, kalau memang bisa dilakukan penambahan anggaran, segala macam pungutan atas nama komite di sekolah dapat dihapuskan. Dengan penambahan anggaran tersebut guru bisa nyaman melakukan aktifitas belajar mengajar, dan orang tua murid tidak terbebani pungutan atau iuran setiap bulannya.

“Mudah-mudahan komisi V DPRD Riau beserta pimpinan dewan dapat memperjuangkan penambahan anggaran untuk sektor pendidikan,sehingga tujuan mewujudkan pendidikan gratis dapat terealisasi,”papar Rudiyanto.

Disisi lain Kadisdik menambahkan, bahwa penempatan guru-guru ASN di Riau tidak merata. Menurutnya, banyak guru yang menumpuk mengajar di kota-kota, bahkan sampai satu sekolah ada kelebihan guru untuk satu bidang mata pelajaran.

“Banyak guru yang enggan dipindahkan ke daerah. Sehingga terjadi penumpukan guru di kota-kota, padahal banyak daerah terutama di pelosok masih kekurangan guru. Hal ini kedepan akan menjadi salah satu prioritas kami dalam pendistribusian guru-guru ke daerah,”tukas Rudiyanto.(afa)