PEKANBARU (Riau Lantang) – Sektor perkebunan menjadi perhatian BadanPemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia melakukan entry terkaitperizinan, sertifikasi dan implementasi pengelolaan perkebunanberkelanjutan, serta kesesuaiannya dengan kebijakan dan ketentuaninternasional pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK)dan Kementerian Pertanian di Ruang Kenanga Kantor Gubernur Riau, Rabu(27/2/2019).

Poin ini menjadi perhatian untuk mengetahui ketentuan yang dilakukanperusahaan perkebunan yang mengacu pada amanah Undang-Undang baikterkait perizinan dan pajak. Sehingga diharapkan dapat memberikankontribusi penerimaan daerah yang tentunya harus mengacu pada aturandan ketentuan yang berlaku.

Kegiatan tersebut juga dihadiri Wakil Gubernur Riau Edy Natar Nasutiondan Sekretaris Daerah Provinsi Riau Ahmad Hijazi. Wakil Gubernur Riaumengapresiasi langkah yang dilakukan BPK RI tentang perizinan,sertifikasi dan implementasi pengelolaan perkebunan berkelanjutantersebut.
Sementara Pewakilan BPK RI, Dadang Suwarna menilai, setelah melakukanentry, pihaknya akan memberikan kepada kabupaten dan kota. Kemudiandapat menjadi informasi positif bagi daerah tentang data semuaperusahaan perkebunan yang memegang izin, sehingga mudah untukmelakukan pemantauan dan mengantisipasi penyalahgunaan dari sektorperkebunan.

“Harus ada entry dan regulasi soal perizinan sektor perkebunan, untukmemudahkan pemantauan dan menghindari penyalahgunaan perizinan yangdiperoleh,”papar Dadang.
Ada beberapa item yang menjadi perhatian, ulas Dadang diantaranyaapakah lahan yang digunakan perusahaan terdapat sengketa atau tidakdengan masyarakat. Perizinan di BPN, tumpang tindih lahan dan termasuksoal Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkebunan, pertambangan danperhutanan (PBB P3).

Diharapkan dengan langkah tersebut dapat juga berperan dalampeningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga, tertib administrasi,ketaatan terhadap peraturan perundangan yang berlaku.(afa)