PEKANBARU (Riau Lantang) – Anggota Komisi IV DPRD Riau H.Asri Auzar menduga kuat kalau banyak pabrik pengolahan minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) di Riau tak memiliki kelengkapan perizinan. DPRD Riau sendiri berencana akan melakukan inspeksi mendadak ke pabrik-pabrik CpO yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota di Bumi Lancang Kuning.

“Saya tahu persis, cukup banyak perusahaan pengolahan CPO yang tidak memiliki izin ataupun perizinan mereka tidak lengkap. Hal ini cukup ironis karena berdampak kepada pendapatan daerah dari sekto rpajak,”pungkas Asri Auzar dihadapan pengusaha perkebunan kelapa sawit dan pabrik CPO, Senin (18/03/2019) petang saat hearing (dengar pendapat,red) di aula DPRD Riau.

Ditambahkannya lagi, sikap dan prilaku pengusaha perkebunan kelapa sawit dan pabrik CPO di Riau yang sering tidak mengindahkan aturan, seperti tonase truk pengangkut CPO yang overloading dan over dimensi juga jadi masalah besar. DPRD Riau sendiri sudah merencanakan akan melaksanakan sidak untuk melihat kelengkapan perizinan perusahaan-perusahaan tersebut.

Dicontohkan Asri Auzar, dari aspek perizinan diduga kuat banyak pabrik CPO yang tidak memiliki analisa mengenai dampak lingkungan (Amdal), izin HO, izin operasional serta soal tenaga kerja yang dipakai. Para pengusaha perkebunan kelapa sawit dan pabrik CPO yang nantinya saat sidak ditemukan tidak memiliki kelengkapan izin akan ditindak tegas, termasuk tidak tertutup kemungkinan akan dipidana.

“Kita tidak mau daerah dirugikan karena keberadaan perkebunan kelapa sawit yang cukup luas di Riau ini, tapi tidak memberikan kontribusi kepada daerah dari sektor pajak. Juga truk-truk pengangkut CPO yang berseliweran di jalanan Riau, mayoritas melebihi tonase dan merusak jalan, sementara yang memperbaiki jalan rusak adalah pemerintah,”ulas politisi Partai Demokrat itu.

Hearing diikuti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Riau, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) serta Direktorat Lalu Lintas Polda Riau. Sedangkan dari DPRD Riau hadir Husni Thamrin (Ketua Komisi IV), Yurjani Moga, Abdul Wahiddan Suhardiman Amby.(afa)