PEKANBARU (Riau Lantang) – Sejumlah pengurus Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perkebunan Inti Rakyat (ASPEKPIR) Provinsi Riau mengadu ke Komisi II DPRD Riau terkait tidak dimasukannya asosiasi mereka dalam tim percepatan replanting (peremajaan,red) kebun kelapa sawit di Riau.

Rombongan yang dipimpin langsung ketua ASPEKPIR Sutoyo bersama jajaran pengurus Sutiyono dan Sofyan Harahap menyampaikan kepada wakil rakyat bahwa mereka berada langsung dibawah Kementerian Pertanian dan memiliki legalitas formal seperti akte notaris, maupun kelengkapan dokumen lainnya. Bahkan ASPEKPIR Riau memiliki 67.100 orang anggota yang tersebar di 147 koperasi unit desa (KUD) dengan luas lahan plasma mencapai 134.200 hektar.

“Kami ini adalah organisasi resmi yang memiliki izin dan akte pendirian. Bahkan anggota kita yang ditampung melewati koperasi mencapai 67.100 orang, dan kita punya lahan plasma melebihi 100 ribu hektar, tetapi kami tidak dilibatkan dalam tim percepatan replanting oleh Dinas Perkebunan Riau,”ungkap Sutoyo, dihadapan anggota komisi II, Selasa (19/03/2019).

Dipaparkannya selain tidak dilibatkannya asosiasi mereka dalam tim, juga banyak permasalahan yng terjadi di lapangan,menyangkut dengan harga beli perusahaan kemitraan kepada petani plasma. Para petani plasma yang tergabung dalam ASPEKPIR merupakan ekstransmigrasi yang tersebar di 7 kabupaten se-Riau dan semuanya sudah memiliki lahan sawit dengan pola Perkebunan Inti Rakyat (PIR) atau plasma.

Dicontohkan Sutoyo, persoalan harga jual tandan buah sawit(TBS) merupakan masalah utama yang dihadapi petani, karena pihak mitra menentukan harga dibawah harga pasaran dengan berbagai alasan. Pada masa replanting, posisi petani sawit peserta PIR atau setelah 25 tahun bukan lagi sebagai bapak dan anak angkat tetapi posisi perusahaan dan petani sejajar.

“Untuk itulah kami datang mengadu ke DPRD Riau ini, supaya ASPEKPIR sebagai asosiasi resmi petani sawit plasma punya hak dalam tim percepatan replanting tersebut. Kemitraan antara petani dengan perusahaan berlangsung dalam hitungan satu siklus (25 tahun,red),setelah itu hak petani menjadi sama,”terang Sutoyo lagi.

Menanggapi keluhan ASPEKPIR tersebut, Sekretaris Komisi II Mansyur HS yang juga satu-satunya anggota komisi II yang hadir berharap asosiasi dapat bekerjasama dengan koperasi dalam bentuk kemitraan secara utuh. Mansyur juga berjanji akan memanggil Dinas Perkebunan Riau mempertanyakan tidak dilibatkannya ASPEKPIR dalam tim.
“Semua keluhan bapak-bapak kita tampung dan akan ditindaklanjuti dengan memanggil Dinas Perkebunan Riau secepatnya.Apalagi untuk percepatan replanting pemerintah sudah mengalokasikan anggaran, dan supaya harga TBS berpihak kepada petani harus ada regulasi khusus nantinya, dengan tidak hanya menguntungkan sebelah pihak,”jawab Mansyur, politisi PKS tersebut.(afa)