PEKANBARU (Riaulantang) – Kanwil Kemenhumham Provinsi Riau usulkan sebanyak 9.082 Warga Binaan Pemasyarakatab (WBP) mendapatkan remisi.
Yakni dengan rincian, 8.965 WBP akan mendapatkan Remisi Umum (RU) I. Sememtara sebanyak 117 orang lagi akan mendapatkan RU II, atau akan bebas langsung setelah masa hukumannya dikurangi remisi yang diterima.
“Sebanyak 9.082 orang WBP di Riau ini telah kami usulkan. Kepastian jumlah WBP yang akan mendapat remisi akan disampaikan tepat pada Hari Kemerdekaan ke 77 RI nanti, sambungnya,” kata Kepala Kanwil Kemenkumham Riau, Mhd Jahari Sitepu, Senin (15/8/22).
Dijelaskan, tindak pidana WBP yang paling banyak menerima remisi adalah pelaku narkoba. Yakni sebanyak lima ribuan orang. Ada pula WBP kasus kriminal umum, koruptor, ilegal fishing
“Paling banyak kasus narkoba,” ungkap Jahari.
Secara institusi, Rutan Pekanbaru menjadi satuan kerja yang WBP paling banyak diusulkan menerima remisi. Yaitu sampai dengan 1.397 orang. Kemudian di Lapas Pekanbaru ada 1.323 orang, dan Lapas Bangkinang sebanyak 1.280 orang.
Ada juga WBP di Lapas Perempuan Pekanbaru diusulkan sebanyak 251 orang dan anak pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) ada 20 orang yang diusulkan.
“Jumlah remisi yang akan diperoleh WBP sangat bervariasi, tergantung masa hukuman yang telah dijalani WBP tersebut,” papar Jahari.
Lanjut Jahari, khusus bagi narapidana yang telah menjalani pidana 6 sampai 12 bulan akan diberikan remisi selama 1 bulan. Sedangkan bagi yang lebih dari 12 bulan akan mendapat remisi sebanyak 2 bulan.
Selanjutnya, tahun kedua dapat 3 bulan, tahun ketiga dapat 4 bulan, tahun keempat dan kelima dapat 5 bulan, dan tahun keenam dan seterusnya dapat 6 bulan.
Jahari memastikan proses pengusulan remisi umum ini bebas dari praktek pungutan liar. Sebab setiap proses pelaksanaan pengusulan menggunakan Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) secara otomatis.
“SDP akan otomatis mengusulkan remisi apabila narapidana tersebut memang telah memenuhi syarat. Begitu pula sebaliknya, sistem akan otomatis menolak. Namun, partisipasi masyarakat tetap diperlukan untuk mengawal dan mengawasi proses pemberian remisi ini,” ujar Jahari lagi.(fik)
