PEKANBARU (Riaulantang) – Sebanyak 12 orang guru honor komite yangada di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 1 Pangian kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) hampir 3 tahun ini tidak menerima gaji atau honorer. Kondisi itu disebabkan sekolah tersebut tidak pernah menerima dana Biaya Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) sama sekali.

Terkait kondisi 12 orang guru honorer yang sudah tiga tahun tidak menerima gaji itu diutarakan langsung Kepala Sekolah SMK 1 Pangian Helmijon dihadapan anggota Komisi V DPRD Riau dan kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Riau Rudiyanto, Kamis (14/03/2019) ketika dilakukan rapat bersama, antara Komisi V DPRD Riau, Disdik Riau dan kepala Sekolah dari Kuansing, Indragiri Hilir dan Indragiri Hulu.

“Dulu sewaktu kewenangan pendidikan masih berada dikabupaten, kami tidak pernah kesulitan biaya sama sekali. Apalagibupati Kuansing dahulu (Sukarmis,red) menggratiskan semua biaya pendidikan, termasuk pungutan atau iuran wajib. Sekarang setelah kewenangan pendidikan SMA dan SMK dialihkan ke provinsi, kami kesulitan anggaran, sehingga ada 12 guru yang sudah tiga tahun tak menerima honorer,”terang Helmijon.

Disampaikannya lagi, ada keinginan dari komite sekolah untuk melakukan pungutan seperti sekolah lain untuk menutupi biaya operasional terutama gaji guru, akan tetapi hal itu tidak jadi dilakukan karena muncul ketakutan terkait pemberitaan di media massa soal dugaan pungutan liar (pungli) disekolah. Apalagi SMK 1 Pangian ini baru tiga tahun berstatus negeri.

“Sekolah ini terancam bubar pak, kalau 12 guru honorer itu pindah atau berhenti. Karena jumlah guru yang terbatas, belum lagi beban operasional yang minim karena ketiadaan dana BOSDA. Untuk membantu biaya ke 12 guru honorer itu, kami guru ASN terpaksa iuran ala kadarnya,”ujar Helmijon lagi.

Anggota Komisi V DPRD Riau Ade Hartati Rahmat soal tersebut mengatakan bahwa harus ada tambahan anggaran di APBD Riau supaya terwujud sekolah gratis diseluruh Riau disesuaikan dengan standar minimum pendidikan. Selain itu, anggaran BOSDA harus ditambah untuk SMA dan SMK per-siswa setiap tahunnya untuk menutupi gaji atau honorer guru non ASN.

“Pertanyaannya sekarang adalah, apakah Pemprov Riau sanggup memenuhi kebutuhan anggaran sesuai standar biaya minimum pendidikan itu, kalau memang ada keinginan sekolah gratis diseluruh Riau terwujud, sejalan dengan visi misi Gubernur Riau yang baru,”kata Ade Hartati, politisi PAN itu.(afa)