PEKANBARU (Riaulantang) – Mulai dari Gubernur Riau hingga anggota DPRD Riau menyebut kendaraan tonase beratlah yang jadi pemicu kerusakan sejumlah ruas jalan di Riau. Dengan tonase melebihi daya angkutnya truk-truk itu menyebabkan ruas jalan menjadi rusak.

Seperti disampaikan Gubri Syamsuar. Menurutnya kerusakan jalan di Riau yang sudah mencapai 20 persen tersebut, dikarenakan banyaknya kendaraan bertonase besar di Riau yang beroperasi melebihi muatan dan ukuran atau Over Dimensi, Over Loading (Odol).

Dikatakannya, harus ada pembatasan tonase atau muatan truk yang melintas sehingga kerusakanjalan tidak terjadi.

“Banyaknya kendaraan yang melebihi tonase menjadikan jalan-jalan banyak yang rusak dan membahayakan pengguna lainnya. Tentu saja biaya untuk perbaikan jalan rusak tersebut besar, disisi lain masyarakat Riau
marah kenapa jalan selalu rusak,”sebut Syamsuar, belum lama ini.

Kerusakan jalan-jalan tersebut sambung Gubri membuat arus lalu lintas
jadi terganggu dan berpengaruh kepada banyak hal. Jalan-jalan yang
berlobang itu juga membahayakan pengguna sepeda motor atau kendaraan kecil, bisa terperosok atau terjatuh.

“Ribuan kendaraan truk bertonase besar melintas setiap hari di jalan-jalan besar diseluru Riau. Bahkan diduga mereka memuat kendaraannya dalam tonase besar dan melebihi kapasitas, ini kedepan
harus dihentikan,”ungkap Syamsuar geram.

Akan Panggil Pengusaha

Terpisah Ketua Komisi IV DPRD Riau Husni Thamrin merespon kerisauan Gubri tersebut dan akan memanggil seluruh pengusaha angkutan, terutama kendaraan besar atau truk. Ia bahkan mengkambinghitamkan truk pengangkut crude palm oil (CPO) sebagai biang kerok kerusakan jalan di Riau.

“Setelah rapat dengan Dinas Perhubungan Riau belum lama ini, mereka menyimpulkan bahwa kerusakan jalan mayoritas disebabkan truk pengangkut CPO bermuatan melebihi tonase,”ujar Husni.

Politisi Partai Gerindra itu berencana Komisi IV yang dipimpinnya akan memanggil seluruh pengusaha angkutan CPO hearing (dengar pendapat,red) dalam waktu dekat ini. Selain itu pihaknya juga akan memanggil
pengusaha perkebunan kelapa sawit untuk dimintai keterangan.

Kemudian sambung Husni, saat reses dirinya juga mendapati banyaknya truk bermuatan CPO yang diduga melebihi tonase melintas di jalan besar. Juga ada kerugian dari pendapatan pajak daerah karena cukup
banyak truk pengangkut CPO bernomor polisi BK (Sumatera Utara,red) bukan plat kendaraan Riau yaitu BM.

“Mayoritas truk pengangkut CPO itu berplat polisi BK dari Sumatera Utara bukan plat kendaraan Riau. Otomatis mereka membayar pajak
kendaraan tidak di Riau dan merugikan daerah dari sektor PAD,”terang Husni Thamrin lagi.(afa)