Penandatanganan dokumen pengesahan APBD 2018
Penandatanganan dokumen pengesahan APBD 2018

APBD Bengkalis Tahun 2018 Sebesar Rp 3,632 Triliun Disahkan

BENGKALIS (Riaulantang) – Setelah dibahas bersama sesuai mekanisme sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan, hari ini, Rabu, 29 November 2017, Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Ranperda APBD) Kabupaten Bengkalis, disetujui dan disahkan menjadi Perda.

Palu pengesahan Perda dalam rapat paripurna yang diikuti 35 anggota legislatif itu, diketukkan Ketua DPRD Bengkalis yang juga politisi PAN, H Abdul Kadir, tepat pukul 17.17 WIB, tanda disahkan APBD 2018 sebesar Rp3,632 triliun.

Selain Abdul Kadir, rapat pripurna yang dimulai sekitar pukul 16.30 WIB dan berakhir pukul 17.40 WIB itu, juga dihadiri Wakil Ketua DPRD lainnya. Yaitu H Indra Gunawan Eet (Partai Golkar), Zulhelmi (PKS) dan Kaderismanto (PDI Perjuangan).

Sesuai Perda tersebut, APBD Kabupaten Bengkalis tahun 2018 berjumlah kurang lebih Rp3,632 triliun. Rinciannya, Belanja Tidak Langsung (BTL) Rp1,436 triliun dan Belanja Langsung (BL) Rp2,195 triliun.

Sebelum Abdul kadir mengetuk palu pengesahan APBD Kabupaten Bengkalis, terlebih dahulu disampaikan laporan Badan Anggaran (Banggar) yang dibacakan melalui juru bicaranya Riyanto (PAN).

Kemudian, masing-masing fraksi melalui juru bicaranya menyampaikan pendapat terhadap laporan banggar tersebut. Meskipun ada yang memberikan cacatan, namun semua fraksi di DPRD Bengkalis sepakat untuk menyetujui APBD Kabupaten Bengkalis tahun 2018 Rp3,632 triliun.

Usai APBD Kabupaten Bengkalis disahkan wakil rakyat, Bupati Amril Mukminin menyampaikan apresiasi kepada Pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Bengkalis, yang telah menggesa pengesahan APBD 2018 dengan menjalankan tugas dan fungsi selama pembahasan Rancangan PeraturanDaerah (Ranperda) APBD Kabupaten Bengkalis tahun 2018.

Bahkan, Berbagai dinamika dalam proses pembahasan telah dilalui dengan semangat demokrasi, sinergi dan menjunjung nilai-nilai kebersamaan, sehingga penetapan APBD dapat dilaksanakan tepat waktu.

“Kami sangat mengapresiasi kepedulian dan dukungan yang diberikan oleh DPRD selama pembahasan, terutama dalam rangka mempertajam target-target program dan kegiatan yang direncanakan. Semoga apa yang diputuskan hari ini dapat segera ditindaklanjuti, karena masyarakat sangat menunggu realisasi program dan kegiatan yang sama-sama telah kita bahas dan telah disetujui hari ini,” sebutnya.



Harapan Dewan

Meskipun seluruh fraksi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD menjadi Perda APBD Kabupaten Bengkalis tahun 2017, namun beberapa fraksi melalui juru bicaranya menyampaikan harapan kepada eksekutif.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtara melalui Azmi R Fatwa berharap pembangunan yang dilaksanakan fokus pada visi dan misi 2016-2021. Khususnya terhadap program empat gerbang.

“Khususnya Gerbang Laksamana (Bukit Batu, Siak Kecil dan Bandar Laksamana) terkait dengan pengembangan sektor pertanian,” ujar Azmi yang memang merupakan wakil rakyat dari Dapil ketiga kecamatan tersebut.

Kemudian, agar segera melaksanakan keputusan pengadilan dalam hal pembayaran pesangon karyawan PT Bumi Laksamana Jaya (BLJ) pada tahun 2018.

“Seluruh perangkat daerah diminta untuk memaksimalkan program pemberdayaan. Jika terbentur dengan anggaran, perangkat daerah harus jemput bola ke pemerintah provinsi maupun pusat. Banyak kementerian yang memiliki program pemberdayaan,” jelas Azmi lagi.


Kemudian Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) melalui jurubicaranya, Daud Gultom, menitikberatkan pada percepatan kegiatan infrastruktur. jangan sampai proyek infrastruktur dikerjakan menjelang akhir tahun, sehingga menyebabkan kualitas kurang baik.

Sedangkan juru bicara Fraksi Partai Demokrat Nanang Harianto, memberikan catatan, agar APBD 2018 dialksanakan secara tertib dan transparan.

Kedua, hasil yang disampaikan Badan Anggaran harus sesuai dengan verifikasi di provinsi,” pintanya.  

Juru bicara Fraksi Gerinda Garda Yaksa, Indrawan Sukmana, memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Bengkalis, karena pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2018 mencapai Rp500 miliar.

Meskipun demikian Indrawan tetap memberikan catatan, yakni; Pertama,peningkatan target PAD tersebut harus diiringi dengan komitmen untuk menggali retribusi daerah yang didukung dengan regulasi terbaru.

“Kedua, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) diminta untuk punya strategi jitu dalam meningkatkan PAD. Ketiga, mempermudah segala perizinan,” ujar Indrawan.

Juru bicara Fraksi Gabungan Negeri Junjungan, Irmi Syakip Arsalan, memberikan dua catatan, yakni; pertama, Bapenda agar memaksimalkan upaya dan daya untuk meningkakan PAD. “Kedua,seluruh Perangkat Daerah harus memperhatikan azas efektif dan efesien dalam melaksanakan APBD 2018,” ujar Irmi Syakip.

Setelah seluruh fraksi diberikan menyampaikan tanggapan, lantas Ketua DPRD Bengkalis Abdul Kadir memberikan kesempatan anggota DPRD Bengkalis. Giliran pertama disampaikan Aisyah, minta kepada Pemkab Bengkalis untuk memperhatikan nasib honorer guru dan tenaga kesehatan di desa. Sedangkan Fransiska Sinambela, minta agar diperhatikan ruangan belajar untuk agama Kristen di sekolah

“Terutama di SMP Negeri 2 Mandau,” pinta Fransiska.

Leonardus Marbun, minta agar jalan poros di Kecamatan Talang Muandau dibangun. Alasannya, saat ini di kawasan tersebut belum punya jalan poros yang dibangun pemerintah, melainkan miliki perusahaan.

Kemudian Nanang Hariyanto, menekankan untuk meningkatkan PAD, maka Perangkat Daerah harus bisa menggali potensi sektor wisata. Kemudian Pemkab Bengkalis diminta memfungsikan kembali waterboom di Desa Wonosari.


Kebut Pembahasan APBD
Sebelum pengesahan ini, Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah ((DPRD) Bengkalis mengkebut pembahasan RAPBD 2018. Siang malam pembahasan dilakukan antara Banggar dan TAPD.Tak hanya tersebab adanya deadline dari pemerintah bahwa RAPBD 2018 harus sudah disahkan paling lambat per 30 November 2018, namun juga karena disadari pengesahan RPABD berpengaruh besar pada jalannya kegiatan pemerintahan dan geliat perekenomian Negeri Junjungan. DPRD Bengkalis menjadwalkan pengesahan RAPBD 2018 pada 28 November 2017.

Sejak disampaikannya Nota Keuangan dan Ranperda APBD 2018 oleh pemerintah kabupaten Bengkalis yang diserahkan langsung Bupati Bengkalis Amril Mukminin kepada pimpinan DPRD Bengkalis dalam sidang paripurna DPRD Bengkalis yang dipimpin langsung ketua DPRD Bengkalis H Abdul Kadir didimpingi 3 wakil ketua Indra Gunawan, Kaderismanto dan Zuhelmi pada 13 November 2017 pagi, DPRD langsung tancap gas. 

Tahapan-tahapan pembahasan RAPBD dimaksud sore harinya langsung dilakukan, dengan agenda  pandangan umum fraksi-fraksi atas penyampaian Nota Keuangan RAPBD Tahun 2017 yang disampaikan pagi harinya.

Meskipun ada beberapa catatan dan kritisi yang diberikan dalam pandangan umum fraksi-fraksi tersebut, namun pada prinsipnya seluruh fraksi (PAN. Partai Golkar, PKS, PDI Perjuangan, Demokrat, Gerinda Garuda Yaksa dan Gabungan Negeri Junjungan), dapat menerima nota keuangan yang disampaikan Bupati Bengkalis, melalui juru bicaranya masing-masing, seluruh fraksi sepakat untuk dibahas pada tahap selanjutnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.(advertorial DPRD Bengkalis).